Ini 7 Program Prioritas Pendidikan dari Mendikbudristek Nadiem Tahun 2021

Info Kemendikbud • 10 Jun 2021

Pendidikan wajib diperoleh setiap orang. Tujuan pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi serta mencerdaskan individu lebih baik. Berdasarkan tujuan tersebut, pendidikan diharapkan dapat membentuk seseorang menjadi pribadi yang kreatif, berpengetahuan, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka diperlukan strategi dan kebijakan pendidikan yang akan diterapkan dalam program pendidikan.

Program pendidikan harus dibuat sebaik mungkin untuk mencapai tujuan pendidikan di masa depan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, mengemukakan beberapa program prioritas pendidikan untuk tahun anggaran 2021. Program pendidikan yang dibuat berhubungan dengan filosofi merdeka belajar.

Dikutip dari kompas.com, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI yang disiarkan di channel resmi Youtube-nya pada Kamis (3/9), Mendikbudristek Nadiem menyatakan bahwa kemerdekaan untuk pendidik, peserta didik, unit pendidikan serta ekosistem pendidikan untuk ikut berkontribusi dalam dunia pendidikan yang menjadi "titik tumpu" dari program prioritas tersebut.

7 Program Prioritas Pendidikan 2021 dari Mendikbudristek Nadiem

Program pendidikan harus memuat hal-hal yang dibutuhkan dalam pendidikan dan solusi dari permasalahan dalam pendidikan, guna mencapai tujuan pendidikan dengan optimal. Adapun berikut ini merupakan 7 program prioritas pendidikan pada tahun 2021 dari Mendikbudristek Nadiem Makarim, di antaranya yaitu:

1. Pembiayaan Pendidikan

Nadiem mengatakan bahwa fokus Kemendikbudristek yaitu kemerdekaan akses untuk mendapatkan pendidikan tanpa terhalang pembiayaan. Pada tahun 2021 ini Kemendikbudristek mengeluarkan anggaran sebesar 27,26 triliun rupiah untuk membiayai pendidikan di Indonesia, melalui beberapa program seperti Indonesia pintar atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) sekolah, KIP kuliah, tunjangan profesi guru hingga pembinaan sekolah Indonesia luar negeri.

Adapun untuk anggaran PIP atau KIP sekolah sebesar Rp9,6 miliar yang akan diberikan kepada 17,9 juta siswa. Untuk anggaran KIP kuliah sebesar Rp10 miliar yang akan dibagikan ke 1 juta mahasiswa. Lalu 7 miliar dialokasikan untuk tunjangan profesi guru yang menyasar sebanyak 363.000 guru.

Dengan adanya pembiayaan pendidikan ini, maka masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan kemerdekaan akses pendidikan yang layak.

2. Digitalisasi Sekolah

Menurut Nadiem Makarim, digitalisasi sekolah adalah bentuk kemerdekaan bagi peserta didik untuk mendapatkan informasi dan konten yang setara, seperti konten-konten kurikulum yang baik dan konten pengajaran. Berbagai macam bantuan digital perlu diberikan agar bisa diakses di daerah manapun.

Adapun kegiatan yang termasuk dalam program digitalisasi sekolah yaitu penguatan platform digital dengan mengeluarkan anggaran sebesar Rp109,85 miliar dan program belajar di rumah bersama TVRI dengan anggaran sebesar Rp132 miliar.

Nyatanya hal ini direspon positif oleh masyarakat dan rencananya program pembelajaran bersama TVRI tersebut terus ditingkatkan menjadi channel suplemen pendidikan nasional, baik untuk kurikulum maupun nonkurikulum.

Selain itu, ada pula anggaran sebesar Rp74,02 miliar untuk model media pendidikan digital dan bahan belajar. Nadiem berharap adanya interaktivitas secara online serta available dalam program tersebut. Dan terakhir ada anggaran Rp1,175 triliun untuk menyediakan sarana pendidikan peralatan TIK. Anggaran tersebut untuk mempersiapkan uji asesmen kompetensi, sehingga perlu pengadaan unit laptop bagi peserta didik dan pendidik.

3. Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak

Program prioritas pendidikan selanjutnya yaitu sekolah penggerak dan guru penggerak. Nadiem mengatakan jika secara substantif ini adalah program penting, karena peningkatan mutu tidak bisa diwujudkan tanpa adanya peningkatan mutu dari guru.

Ada 4 poin dalam program ini, yang pertama yaitu sertifikasi guru dan tenaga kependidikan, kedua adanya peningkatan kompetensi dan kualifikasi GTK, ketiga penjaminan mutu, advokasi daerah dan sekolah, dan terakhir yaitu pembinaan peserta didik.

Nadiem juga mengatakan bahwa guru penggerak ini adalah metode identifikasi guru-guru baru, untuk memastikan bahwa guru tersebut bukan hanya kompeten, tetapi juga memiliki kemampuan dalam mementor atau menggerakkan guru-guru lain, sehingga guru penggerak harus memiliki jiwa kepemimpinan. Guru penggerak juga akan menjadi calon pemimpin dan kepala sekolah masa depan nantinya.

4. Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Asesmen Kompetensi Minimum

Seperti yang sudah kita tahu bahwa pada tahun 2021 ini Mendikbudristek Nadiem resmi mengganti Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter. Ujian nasional dan AKM tentulah berbeda, di mana Asesmen Kompetensi Minimum ini fokus terhadap pengukuran kompetensi dengan standar yang lebih global, dengan standar yang bukan bergabung pada materi informasi, melainkan pada kemampuan bernalar, baik dalam literasi, numerasi, dan nilai-nilai Pancasila. Jika UN yang dinilai adalah siswa (individunya), maka AKM yang dinilai adalah sekolah (menyeluruh/global).

Dengan begitu, siswa akan merasakan kemerdekaan belajar dan terhindar dari diskriminasi yang selama ini banyak terjadi, di mana siswa yang mendapatkan bimbel mendapatkan angka baik. Nadiem juga menjelaskan bahwa dalam hal ini bukan lagi masalah penguasaan materi, melainkan berkaitan dengan kemampuan mengolah informasi dan bernalar kritis. Untuk menyiapkan dan menjalankan program kurikulum dan Asesmen Kompetensi Minimum, Kemendikbud menganggarkan biaya sebesar Rp1,48 triliun. Anggaran ini cukup besar karena untuk pengadaan unit laptop bagi siswa dan guru dalam menghadapi ujian asesmen kompetensi.

5. Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Program Kemendikbudristek selanjutnya yaitu memfasilitasi unit pendidikan vokasi dengan industri. Dalam hal ini, fokus utamanya yaitu peningkatan kualitas SDM, serta melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Ini adalah bentuk kemerdekaan untuk sekolah SMK dan politeknik dalam menciptakan pakar-pakar, pelatih, dan guru-guru terbaik dari lingkungan industri. Adapun besar anggaran biaya untuk program ini yaitu Rp5,20 triliun.

6. Program Kampus Merdeka

Dalam program kampus merdeka, universitas akan lebih otonom dan akuntabel, di mana mereka dapat menentukan spesialisasinya sendiri. Termasuk dalam meningkatkan SDM pendidikan tinggi serta membantu universitas mendapatkan akreditasi tingkat internasional dan berkompetisi secara global. Nadiem mengatakan bahwa pemerintah akan membantu sekolah yang tidak ada biaya akreditasi internasional.

Program kampus merdeka juga membebaskan mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan diri dan pengalaman di luar kampus. Nadiem menjelaskan bahwa 1 sampai 2 semester di luar kampus, mengajar di sekolah, magang di perusahaan, proyek sosial di desa, mengambil kursus sertifikasi semuanya bisa mendapatkan full SKS. Adapun anggaran yang dikeluarkan untuk program kampus merdeka yaitu Rp4,42 triliun.

7. Pemajuan Budaya dan Bahasa

Ada pula program pemajuan budaya dan bahasa yang terdiri dari peningkatan SDM dan lembaga kebudayaan, penguatan desa dan fasilitas bidang kebudayaan, acara kebudayaan dan program publik, warisan budaya tak benda, gerakan literasi nasional dan penerjemah, layanan kepercayaan dan masyarakat adat, hingga uji kemahiran bahasa Indonesia. Program pemajuan budaya dan bahasa ini sangat bermanfaat, untuk menjaga dan menanamkan nilai-nilai budaya pada generasi kita. Adapun anggaran yang dikeluarkan untuk program ini sebesar Rp622,6 miliar.