5 Tantangan Program Merdeka Belajar untuk Guru
Merdeka belajar merupakan suatu program kebijakan baru yang diputuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Anwar Makarim. Ia mengatakan bahwa program merdeka belajar menjadi suatu terobosan untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia. Tentunya ini sangat penting bagi pendidikan di Indonesia, mengingat negara-negara lain sudah melangkah lebih jauh menuju pendidikan yang ideal.
"Nantinya sistem pembelajaran akan berubah, yang tadinya hanya di dalam kelas maka nanti akan di luar kelas, pembelajaran akan lebih nyaman dan murid dapat berdiskusi dengan guru lebih leluasa."
Mungkin kita merasa bahwa pendidikan di Indonesia sangat monoton dan terkesan membosankan. Bahkan banyak orangtua siswa yang mengeluh dengan sistem pendidikan nasional selama ini, salah satu keluhannya yaitu nilai sebagai patokan kecerdasan siswa. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi lahirnya program merdeka belajar yang dicetus oleh Nadiem Makarim. Dengan adanya program belajar ini, diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang bahagia, baik untuk siswa, guru maupun orangtua.
Dengan program merdeka belajar, sistem pembelajaran tidak lagi hanya dengan mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi lebih berani berargumentasi, mandiri, beradab, berkompetensi, sopan dan cerdik dalam bergaul. Selain itu, pembelajaran tidak lagi menuntut peringkat kelas, karena dapat meresahkan anak maupun orangtua, mengingat kecerdasan setiap anak berbeda sesuai bidangnya masing-masing. Dengan begitu, sekolah diharapkan mampu membentuk pelajar yang siap kerja dan berkompeten serta memiliki budi pekerti yang baik.
Lalu, apa saja pokok kebijakan yang ada dalam program merdeka belajar? Dan tantangan apa saja yang harus dihadapi oleh guru?
4 Pokok Kebijakan Baru Merdeka Belajar
Tentunya diperlukan proses pemikiran yang panjang dan matang untuk menciptakan program merdeka belajar. Adapun 4 pokok kebijakan baru dalam program merdeka belajar, di antaranya yaitu:
1. Ujian Nasional (UN)
Pada tahun 2021 ujian Nasional akan digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum serta Survei Karakter. Asesmen ini akan dilaksanakan di pada siswa yang duduk di kelas 4, 8 dan 11 yang terdiri dari kemampuan bernalar dengan bahasa atau literasi, dan kemampuan bernalar dengan matematika atau numerasi yang disesuaikan dengan praktik tes PISA, serta penguatan pendidikan karakter.
Hasil dari ujian tersebut menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki sistem pembelajaran selanjutnya. Pada siswa tingkat dasar, mereka dapat mengerjakan latihan soal SD atau bank soal SD, guna mempersiapkan diri mengerjakan soal hots SD.
2. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
Pada tahun 2020 penyelenggaraan USBN hanya yang dilakukan di sekolah. Kemendikbud berpendapat bahwa sekolah memiliki keleluasaan untuk menentukan sistem penilaiannya sendiri, misalnya dengan karya tulis, portofolio ataupun tugas lainnya. Adapun anggaran USBN dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengembangkan kapasitas guru serta sekolah.
3. Penyederhanaan RPP
Menurut Nadiem Makarim, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran cukup dibuat satu halaman. Dengan disederhanakan RPP, maka guru memiliki waktu untuk meningkatkan kompetensi melalui kegiatan belajar. Dalam kebijakan tersebut guru dapat memilih untuk membuat, menggunakan serta mengembangkan RPP, terdapat tiga komponen di dalamnya yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran serta assessment.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap menggunakan sistem zonasi untuk menerima peserta didik baru, namun lebih luas dan lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses. Jalur penerimaan siswa baru dibagi sesuai dengan kondisi daerah yaitu jalur zonasi sebanyak 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan 5% dan jalur prestasi atau sisanya 0-30%. Pemerintah daerah sendiri memiliki kewenangan untuk menentukan wilayah zonasi.
Dapat kita lihat bahwa kebijakan baru yang ditetapkan oleh Nadiem Makarim menjadi grand design untuk pendidikan nasional yang bertujuan menciptakan sumber daya manusia Indonesia unggul, cerdas, berkarakter dan berbudaya. Manfaat program merdeka belajar dapat dirasakan oleh guru, murid maupun orang tua siswa. Namun terlepas dari itu semua terdapat tantangan program belajar yang harus dihadapi oleh guru.
5 Tantangan Program Merdeka Belajar bagi Guru
Pada tahun 2019 yang lalu bertepatan dengan Hari Guru Nasional (HGN), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengajak guru untuk membawa perubahan bagi sistem pembelajaran di Indonesia, salah satunya dengan mengajak siswa berdiskusi ketika belajar. Hal tersebut bertujuan untuk membuat siswa lebih aktif, berani menyampaikan argumentasi dan dapat memecahkan masalah dengan berdiskusi. Sehingga diciptakanlah program merdeka belajar.
Namun, meskipun memiliki tujuan yang baik, program belajar ini belum sempurna untuk dilakukan. Ada beberapa kendala atau tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Berikut ini merupakan 5 tantangan program merdeka belajar bagi guru, di antaranya yaitu:
1. Keluar dari Zonasi Nyaman Sistem Pembelajaran
Tantangan bagi guru yang pertama yaitu sulitnya keluar dari zona nyaman sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Biasanya sistem pembelajaran dilakukan dengan memberikan materi, penjelasan atau pemaparan kepada murid sebesar 60% dari seluruh waktu pembelajaran di kelas. Hal tersebut tentu membuat siswa menjadi pasif di kelas karena mereka hanya mendengarkan lalu mencatatnya.
Dengan adanya program merdeka belajar, maka sistem pembelajaran akan lebih aktif dengan mengajak siswa berdiskusi dan memecahkan masalah bersama. Namun ini menjadi tantangan besar bagi guru untuk untuk mengajak siswa berdiskusi, mengingat siswa sudah nyaman dengan pembelajaran selama ini.
2. Tidak Memiliki Pengalaman Program Merdeka Belajar
Karena Guru tidak memiliki pengalaman mengajar dengan program merdeka belajar, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Setidaknya terdapat dua kendala yang dirasakan oleh guru untuk mengubah cara mengajar mereka, yang pertama yaitu tidak memiliki pengalaman merdeka belajar, dan yang kedua mereka terbiasa mendengarkan penjelasan dari guru pada saat sekolah atau kuliah. Minimnya pengalaman personal guru dapat mempengaruhi cara mengajar mereka di kelas.
3. Keterbatasan Referensi
Tantangan yang harus dihadapi guru selanjutnya yaitu keterbatasan referensi penyampaian materi, baik dalam teks pelajaran maupun pada buku guru yang diterbitkan oleh pusat perbukuan atau penerbit swasta. Karena keterbatasan referensi inilah yang membuat guru sulit memperoleh rujukan penyampaian materi serta memfasilitasi pembelajaran pada siswa dengan efektif. Baik buku yang dimiliki siswa maupun guru dinilai masih rendah kualitasnya.
4. Keterampilan Mengajar
Guru harus mengupgrade keterampilan mengajar sesuai dengan program merdeka belajar. Cobalah untuk memberi kebebasan kepada siswa untuk berargumentasi, berpendapat, atau memberi soal dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi (soal HOTS).
Namun sayangnya masih banyak guru yang belum memahami model soal HOTS hingga saat ini. Sebagai gantinya, guru dapat memberikan soal sederhana yang membutuhkan kebebasan berpikir siswa. Dengan begitu program kemerdekaan belajar dapat diwujudkan dengan baik.
5. Minim Fasilitas dan Kualitas Guru
Program merdeka belajar dikhawatirkan dapat meningkatkan ketimpangan pendidikan, lantaran terdapat beberapa sekolah yang mungkin belum siap dengan kebebasan program tersebut. Hal tersebut dikarenakan minimnya fasilitas serta kualitas guru untuk membuat sistem penilaian sendiri. Tentunya ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi.
Selain itu, sebagian besar sekolah mempertanyakan standar kelulusan untuk menggantikan Ujian Nasional bila dihapus. Untuk menanggapi pertanyaan tersebut, Nadime mengatakan bahwa sekolah dapat menentukan sendiri standar nasional melalui cara penilaian serta bentuk tes yang dilakukan. Karena pihak sekolah sendiri yang lebih mengetahui kondisi serta perkembangan belajar anak.
Itulah 4 pokok kebijakan program merdeka belajar beserta 5 tantangan yang harus dihadapi oleh guru maupun sekolah. Untuk mencapai kemerdekaan belajar yang baik, tentunya guru membutuhkan dukungan dari semua pihak, mulai dari orangtua siswa, siswa, sekolah, pemerintah hingga masyarakat luas. Salah satu bentuk dukungan dari pemerintah yaitu dengan membentuk pelatihan atau pembelajaran bagi guru untuk meningkatkan kompetensi guru.